• SELAMAT DATANG

    Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Sukadana. Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang  Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

  • GUNAKAN E-BERPADU...

    Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

  • PANTAU PERKARA ANDA ...

    Informasi alur proses dan penanganan perkara tersedia di portal SIPP dan dapat diakses secara online. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang proses perkara, jadwal sidang hingga putusan.

  • INGIN MENGAJUKAN SURAT KETERANGAN PENGADILAN ?

     

    Gunakan aplikasi eraterang, yang merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

  • ADA INDIKASI PELANGGARAN? Adukan di SIWAS.

     

    Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) merupakan sistem informasi penanganan pengaduan yang dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

  • CARI PUTUSAN PENGADILAN ? Gunakan Direktori Putusan.........

     

     

    Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia.

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
Untuk Informasi Lebih Lanjut Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Intergritas - Area I Manajemen Perubahan

AREA II MANAJEMEN PENATAAN TATA LAKSANA
informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Intergritas - Area II Manajemen Penataan Tata Laksana

AREA III PENATAAN MANAJEMEN SDM
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area III Penataan Manjemen SDM

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area IV Penguatan Akuntabilitas SDM

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN
Informasi lebih lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area V Penguatan Pengawasan

AREA VI PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

AREA LKE ZI
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :​​​​​​​
Zona Integritas -LKE ZI

INOVASI PENGADILAN
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Inovasi Pengadilan

Kumpulan SK
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Kumpulan SK

Kumpulan SOP
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Kumpulan SOP

Manajemen Resiko
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Manajemen Resiko

Berita PN Sukadana

Loading...

Pengumuman Mahkamah Agung

Loading...

Pengumuman PN Sukadana

Loading...

Pengumuman Badilum

Loading...

Panggilan Sidang Umum

Loading...

Artikel PN Sukadana

Loading...

Jadwal Sidang Hari Ini

Loading...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Infomasi Publik di Pengadilan.

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Galeri Video PN Sukadana

Dokumentasi video kegiatan, agenda, dan program yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sukadana.

Lihat Semua Video
Terimakasih Kepada Forkopimda Lampung Timur, Aph Lampung Timur Dan Mitra Kerja Terkait
Pelayanan Kelompok Kaum Rentan/difabel
Pelayanan Ecourt Mahkamah Agung